Pemkab Muara Enim””Harus Cepat Mengambil Tindakan Yg Tepat Dan Kongkrit Terkait Pandemi Covid-19.

Laporan:Andi Razak

Muaraenim News, SEMENDE – Disaat ini wabah pendemi Covid 19 sudah menjadi perbincangan dimana-mana, bahkan korban baik yang dirawat positif terjangkit Covid-19 terus bertambah, demikian juga korban meninggal juga terus bertambah. Jelas virus ini sangat berbahaya selain dapat menyebabkan kematian, juga dapat memberikan dampak sosial,budaya,pelayanan dan ekonomi masyarakat Minggu (12/04/2020).

Kita masyarakat Kabupaten Muara Enim, terhusus masyarakat dapil IV Kabupaten Muara Enim, merasa bersyukur sampai saat ini wilayah kita belum ada informasi terkait positif Covid-19, semoga seterusnya juga demikian, hal ini disampaikan Anggota DPRD dapil IV Kabupaten Muara Enim Fraksi PDI-P Alfran, S.Pt.

” Dari pemantauan di lapangan di dapil IV,  keluhan-keluhan yang ditemui hampir permasalahannya sama, baik yang dipantau di pemerintahan kecamatan, puskesmas, posko-posko maupun ditengah-tengah masyarakat, persoalannya yaitu belum adanya dan masih terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD), masker, maupun termogrand. Ditambah persoalan banyaknya warga yang mudik dari zona merah ke desa masing-masing yang himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik tidak di indahkan. Jelas ini persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Puji syukur Alhamdulillah Pemerintah Kabupten Muara Enim telah menyampaikan bahwa Pemkab telah menyiapkan anggaran 80 miliar, tentunya hal ini kita apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Pemkab Muara Enim, akan tetapi anggaran tersebut harus menjawab persoalan-persoalan yang telah Alfran, S.Pt paparkan tadi dengan cepat dan teransparan.” katanya.

Misal harus segera menyediakan APD, dan masker. Penyediaan APD dan masker bisa dilakukan pengadaan maupun mengajak masyarakat untuk berinovasi membuat APD maupun masker dengan anggaran 80 miliar. Hal tersebut juga diperkuat dengan peraturan bupati untuk masyarakat Kabupten Muara Enim wajib menggunakan masker.

Persoalan banyaknya pemudik atau kedatangan masyarakat yang berasal di zona-zona merah, Pemkab Muara Enim harus mencarikan solusi terkait pengisolasian atupun 14 hari karantina, dimana persoalan kebijakan desa maupun kecamatan harus menyediakan tempat atau rumah isolasi, persoalan yang ditemukan di lapangan tidak ada masyarakat yang bersedia rumahnya di pakai walaupun disewa untuk dijadikan rumah isolasi.

Solusi hal ini Pemkab harus mengambil kebijakan-kebijakan, iaitu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Pemda, bukannya banyak fasilitas ataupun aset pemkab seperti gor, balai-balai, bila perlu sekolah-sekolah disaat ini sedang diliburkan, tentunya fasilitas-fasilitas tersebut harus kita lengkapi dengan cara disekat-sekat, ketersediaan air bersih maupun peneranganya.

” Hal tersebut akan memudahkan dalam pemantauan dan pengawasan baik ODP maupun PDP. Inti dari persoalan ini PLT Bupati Muara Enim harus cepat, kongkrit dan transparan dalam merealisasikan dana 80 miliar tersebut. Sehingga masyarakat kita Kabupaten Muara Enim terhindar dari Covid-19, selain kita semua berdoa semoga masyarakat kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin.” ucap Fraksi PDI-P Alfran, S.Pt.

Selaras juga di katakan Imam Mahmudi selaku ketua Gafensi Kabupaten Muara Enim” Coba kita bayangkan, apabila ada pasien yang berobat ke puskesmas-puskesmas atau Rumah Sakit Pratama, dimana APD yang terbatas dan bisa jadi pasien-pasien tersebut terpapar Covid-19 secara otomatis tenaga-tenaga kita dipuskes maupun Rumah Sakit Pratama akan terpapar semuannya, ini akan mengakibatkan kelumpuhan dalam pelayanan kesehatan.

Justru saat ini kades-kades terlihat nyata tanggap, dimana dana desa belum cair 25% untuk penanggulangan Covid -19 tapi kegiatan-kegiatan sudah begitu terlihat.” tutur Imam.