KPU Dinilai Lamban merespon Isu-Isu, Membuat Kepercayaan Masyarakat Menurun

Laporan Erwin Silitonga

Muaraenim News, JAKARTA – Eks Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai telah merespons tekanan politik yang megakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU menjadi menurun. Hal ini dikatakan Sigit yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dalam diskusi bertajuk ‘Menuju Pemilu Bermutu’ di The Atjeh Connection, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/01/2019).

Dijelaskannya akibat tekanan politik yang tidak dihandle dengan bagus, terakhir survei LSI dan ICW tingkat kepercayaan KPU Bawaslu di bawah 70 persen padahal pada saat dilantik 80 persen, drastis penurunannya sangat jauh sekali.

“Tekanan politik terhadap KPU sangat besar, salah satu contoh terbaru adalah kabar bohong alias hoax surat suara yang tercoblos, ini bukan yang pertama menyerang KPU,” ungkapnya dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (5/01/2019).

Selain itu dijelaskan Sigit ada isu-isu lain yang menurutnya menyerang KPU dan lambat direspons. Antara lain, soal IT yang diretas, hingga kotak suara dari kardus. Dipaparkannya soal IT KPU di hack, lalu orang gila atau disabilitas mental masuk DPT, lalu KPU dituduh tidak netral dengan penomoran pilpres dengan menambahkan angka 0.

“Kasus terkahir untungnya KPU bisa keluar isu tujuh kontainer itu, kotak suara kardus telat direspons meskipun akhirnya direspons. Telat untuk banyak kasus KPU merespons,” terangnya Untuk itu, Sigit berharap KPU kalau mengetahui isu-isu yang berkembang harus cepat menanggapinya dan langsung turun kelapangan untu mencari kebenaran. Sebab bila telat merespon dipastikan pemilihan di Indonesia ini akan menjadi kacau dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU semakin berkurang.

“Seharusnya untuk merespon isu-isu yang berkembang tersebut tidak usah diajarin, KPU sudah paham persis langkah apa yang diambil untuk mengatasinya,” tandasnya.