Laporan Hafiz
Muaraenimnews.com, MUARAENIM – Sebagaimana diketahui arah tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah untuk mencapai indikator kesejahteraan masyarakat,
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Muara Enim Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., yang didampingi Didampingi Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sumsel, Dr. I Gusti Bagus Surya Negara, S.E., Ak., M.M., CFRA.M CA., saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Expose atas permintaan bantuan pendampingan/konsultatif dan atau audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada Jumat lalu (13/08/2021) di Pelembang.
.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati yang didampingi Kepala OPD hadir diantaranya, Inspektur, Ka. Bappeda, Kadin Sosial, Kadin Koperasi dan UKM, Kadin Lingkungan Hidup, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag LPBJ, sampaikan beberapa kendala diantaranya tindak lanjut masalah Pertambangan Tanpa Izin (Peti) yang belum terselesaikan, selain itu masalah Asuransi Kematian yang sudah melebihi dari batas pembayaran dari premi asuransi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak asuransi, serta pembenahan guna mengembalikan tujuan utama dari pembentukan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Gerbang Serasan dan penyelesaian persoalan lahan beherstrain. Pj. Bupati berharap penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan manajemen pengelolaan yang benar sehingga dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian negara.
.
Sementara itu Kepala BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, S.E., MBA., menyampaikan bahwa peran dan fokus dari tugas BPKP adalah mengawal tercapainya tujuan pembangunan, menurutnya hal tersebut memerlukan perencanaan yang baik, yang merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian tujuan. lebih lanjut dirinya menegaskan BPKP Sumsel komitmen dalam mengawal akuntabilitas pembangunan. Dirinya memastikan BPKP Sumsel akan hadir memberikan pendampingan terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
