Beranda MuaraEnim Muara Enim Tidak Sedang Baik Baik Saja

Muara Enim Tidak Sedang Baik Baik Saja

297
0

 

Laporan Zulkarnain

Muaraenimnews.com, MUARAENIM – Puluhan kontraktor lokal adakan audensi dengan DPRD terkait pekerjaan proyek yang ada diKabupaten Muara Enim. Karena dalam siatuasi saat ini, Muara Enim tidak sedang baik baik saja.

Hal tersebut terlihat jelas dengan hadirnya ketua dewan liono basuki serta ketua komisi Dwi serta anggota dewan komisi satu sekaligus puluhan kontraktor, perwakilan pokja dan asisten II . Rabu, (15/6/2021).

Salah satu perwakilan kontraktor Lokal Ludy Juliansi menyampaikan kepada anggota Dewan, Muara enim tidak sedang baik baik saja. karena terkait pemberitan teman teman media tentang ULP dan Inspektorat. Apakah APIP dan tim ahli ini hanya bertugas untuk mereviu ULP?. Dirinya beserta rekan kontraktor hanya ingin yang adil, jangan merusak kabupaten Muara Enim. Kalau bukan kita siapa lagi. Kami minta stafsus ini dikroscek lagi oleh DPRD, tolong di stop dulu. Kenapa mereka tidak percaya dengan pokja kita yang ada. Masalah stafsus juga menjadi hanti bagi teman teman kontrakan lokal, jangan bodohi kami dengan kebijakan kami yang sering disebut.
“Masalah Stafsus dan APIP ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Bagai mana legalitas mereka, apakah sudah sesuai dengan bidang dan apakah boleh APIP ini ada yang dari non PNS,” pintanya.

Sementara, wakil ketua DPRD Dwi winarti mengatakan, PJ Bupati memiliki hak untuk mengangkat hak stafsus. Namun, dirinya belum mengetahui butuh atau tidaknya stafsus tersebut dan akan langsung ditanyakan kepada PJ bupati, legal atau tidak legal. Bupati hanyalah pejabat bupati bukan definitif. Terkait kegiatan proses di ULP, semuanya ada, kita ikuti dengan aturan yang ada. “Bantu kami dalam hal mengawasi dalam aturan yang benar, kami dari komisi satu untuk memintak waktu dengan PJ untuk masalah ini. kami dari komisi satu. Kenapa kami tidak dikasih tau, harusnya kami selaku komisi dikasih tau. Komisi satu menyedian ruang untuk PJ agar sumbatan sumbatan ini menjadi baik,” tuturnya.

Ketua komisi I, H. Marsito, terkait masalah ini, dirinya selaku dewan tidak mengetahui tentang stafkhusus dan APIP yang non PNS, dan dirinya nanti akan bertanya langsung dengan PJ Bupati tentang kegunaan stafsus yang didatangkan dari provinsi.
“Saya juga sepakat, kami selaku komisi satu akan duduk langsung bersama dengan PJ Bupati,”. Ujarnya.

Ditambahkan juga oleh ketua DPRD Liono Basuki, Kedepan kita jadwalkan apa yang komisi satu inginkan sesuai apa yang dikeluhkan oleh teman teman kontraktor.
Setelah hasil dari ketemu dengan PJ Bupati, apa yang katakan oleh PJ Bupati nanti akan langsung dirinya sampaikan kepada teman teman kontraktor.
“Kita juga selaku dewan belum mengetahui legalitas tim ahli dari PJ Bupati tersebut, oleh sebab itu kami melalui komisi satu akan langsung bertanya dengan PJ Bupati,” tambahnya