Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH memimpin rapat membahas hasil evaluasi RB dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) triwulan II tahun 2025
Laporan Melita
Muaraenimnews.com LAHAT- Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH memimpin rapat membahas hasil evaluasi RB dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) triwulan II tahun 2025, acara berlangsung di ruang offrom Pemkab Lahat, Kamis 11/09/2025.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekda, Asisten III, seluruh kepala OPD, kabag ekonomi, Kabag hukum, Kabag Ortala, Kabag keuangan, Direktur RSUD dan sesuai undangan.
Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH,MH, mewakili Bupati Lahat dalam rapat tersebut Ia menyampaikan bahwa banyaknya OPD terutama PNS di Kabupaten Lahat, pada tahun 2024 menurutnya kinerjanya tidak sesuai dengan hasil yang didapat, Kabupaten Lahat adalah peringkat nomor II terendah di provinsi Sumsel, tentunya ini menjadi evaluasi bagi mereka semua.
Dalam rapat tersebut Wabup menjelaskan tentang reformasi dan Berokrasi
Dijelaskan Wabup bahwa reformasi dan beokrasi itu adalah upaya perubahan mendasar, dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang obyektif, efisien, bersih, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkwalitas, menurutnya hal ini termasuk Asta cita yang bagian program yang sangat penting yang merupakan dorongan dari pusat untuk dijalankan di Pemkab maupun Pemda, guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi.
Dalam hal ini Wabup mengatakan dibagi menjadi delapan cakupan yaitu, Responsivitas berokrasi, reformasi, pelayanan berbasis teknologi, efektivitas aplikasi anggaran, pengelolaan ASN, pemberantasan Korupsi dan kebocoran anggaran, percepatan implementasi kebijakan, dan penguatan koordinasi antarlembaga,
Dalam kesempatan itu Wabup Widia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seluruh jajarannya, selain itu Ia menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk intropeksi, “kepada OPD terutama yang dibidang pelayanan publik Rumah Sakit, Dukcapil, dan dinas lainnya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik yang mumpuni,” katanya.
Menurut Wabup meskipun pelayanan atau hasil yang sudah baik kalau tidak dilaporkan tentunya pemerintah pusat tidak tau akan hasilnya.
” Jadi kedepannya hasil kinerja harus dilaporkan, atau di uplood melalui sistem.
Selain itu harapan Wabup kepada jajarannya untuk meningkatkan efisiensi, berokrasi yang profesional dan meningkatkan kepercayaan publik.
