Beranda MuaraEnim Terkait Permaslahan Tambang Komnas Ham datangi Muaraenim

Terkait Permaslahan Tambang Komnas Ham datangi Muaraenim

125
0

 

Laporan Hafiz

Muaraenim News, MUARAENIM – Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) datang ke Kabupaten Muaraenim terkait permasalahan tambang, hal ini diketahui pada raoat Koordinasi Komms HAM RI  dengan pemkab muaraenim, tentang Pencemaran lingkungan Kegiatan Penambangan di Desa Tanjung Lalang dan Pulau Panggung Kecamatan Tanjungagung, oleh PT Pasipik Global Utama (PGU) di ruang Rapat Bapeda Pemkab Muaraenim, Selasa (23/7/2019)

Ana ketua tim penyelidikan Komans HAM terkait permaslahan ini dirinya mengatakan, Komnas ham sudah berkirim surat sejak tahun 2018, terkait permaslahan penambangan yang dilaporkan oleh masyarakat,  dan surat tersebut sudah mendapat jawaban, dan hari ini pihaknya mendatangi Kabupaten Muaraenim, untuk mengecek laporan dari masyarakat tersebut.

“Ada catatan dari kita, PGU harus ada pengolaan terkait dengan amdal, Lokasi penambangan ada di tengah penduduk, Disposal mencapai 60 meter, dan masyarakat meminta penutupan lubang tambang serta, Kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak,” Kata Ana

Selain itu pihaknya menambahkan, dalam hal ini Komnasham tidak mencari salah namun mencari solusi, bagaimana negara punya andil untuk warganya,

Hasil dari ini, kita akan analisis dan kita akan diterbitkan surat dari komisioner nantinya,” pungkas dia

PGU saat ini beroperasi dekat dengan pemukiman warga, terjadinya penyempitan sungai dan dekat dengan jalan umum.

Sementara Sudinoto humas PGU mengatakan, terkait laporan saudara rizal tahun 2017, saat itu kami sudah mengadakan pertemuan dengan ketua DPR, dan saat itu langsung ditangani oleh direktur PGU, sejalan dengan itu laporan sangat banyak, masalah debu, rumah retak, sanitasi.

“Terkait dengan debu, kami sudah melakukan penyiraman semaksimal mungkin, masalah lubang yang besar, kami saat ini belum selesai nantinya akan di tutup atau adanya reklamasi, maslah gundukan tanah tinggi, nanti akan kita sampaikan secara kajian, dan sudah ada arahan sesuai dengan petunjuk. Sejauh ini tambang PGU masih terus berjalan, maslaha pencemaran air kita selalu  cek PH airnya bersama BLH,  bahkan setiap dua jam kita cek apakah layak atau tidak untuk di buang ke sungai,” Papar Sudi.

KTT PGU, Devin Goltum menambahkan, semua perizinan sudah dilaksanakan, namun saat ini kita masih meminta izin pemakaian air sungai, salahsatunya untuk penyiraman.

“Untuk penanganan air, kita melakukan pemantauan sendiri dan bekerjasama dengan blh kabupaten dan propinsi, perbulan, kalau kita setiap jamnya kita pantau,” Ungak dia

Dia menambahkan, disposal atau ketinggian sesuai dokumen bio teknik 128 tertinggi, sementara dari managemen ada keinginan untuk menaikkan levelnya, untuk pemantauan lingkungan hanya dua titik di desa pulau panggung dan Tanjung lalang, dan saat ini kita buat enam titik.

“Terkait konpensasi atau CSR terhadap masyarakat setempat, di tahun 2019, rencana induk pengembangan dari masyarakat (RUPPM), dengan nilai Rp 1,2 M dan kita masih menunggu arahan dari propinsi, kalau untuk perorangan sejauh ini belum bisa dilaksanakan,” kata dia.

UPTD Pertambangan Rizal mengatakan, terkait csr karena masih ada penggodokan dokumen-dokumen kelengkapan supaya dapat dilaksanakan program (RUPPM) tersebut. Sementara, saat akan dilaksanakan penambangan sudah ada sosialisasi serta ada amdalnya.

Edi Kades Tanjunglalang mengatakan, dirinya sempat menyetop pengangkutan tanah melalui jalan kabupaten, dan ini sudah disampaikan secara langsung kepada pihak PGU. “Pernah ada pergeseran tanah di dekat dengan tanjunglalang, dan tingginya OB tersebut, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran tanah, apalagi jarak antara  OB dengan sungai enim hanya 150-200 meter,” ungkap Edi.

Edi menambahkan bahwa fungsi aliran anak sungai sudah banyak yang berubah akibat aktvitas penambangan, dan kami minta dibenahi dan difungsikan kembali, maslah uang kebersihan sudah enam bulan tidak dibayar, karena ini keputusan dari pihak PGU.

Menanggapi hal ini Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah SH mengatakan,  apa yang dilakukan dapat membawa dampak fositif bagi masyarakat, dan pemerintah Kabupaten telah melakukan berbagai upaya baik secara lisan, maupun secara tertulis,  terkait pengaduan baik dari masyarakat, maupun dari kepala desa tersebut.

Camat Lawang Kidul Rachmad Noviar dalam rapat ini mengatakan, lokasi penambangan memang berada di wilayah Kecamatan Tanjungagung, namun dampaknya juga sangat dirasakan di wilayah Kecamatan Lawangkidul.