Beranda Sumsel Tak Semua Partai Politik Dapat Bantuan

Tak Semua Partai Politik Dapat Bantuan

35
0

Laporan Hafiz

Muaraenim News, OKU – Kajari Oku, Bayu Pramesti, SH, melalui Kasi Intel Abu Nawas SH, menyampaikan tidak semua Partai Politik (Parpol) mendapat bantuan, hal ini disampaikannya saat menjadi pemateri Bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Laporan pertanggungjawaban dana bantuan Partai politik Kabupaten Ogan Komering Ulu  (OKU) Selasa (25/6/2019), di kantor Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol)

Kajari Oku, Bayu Pramesti, SH, melalui Kasi Intel Abu Nawas kepada muarenimnews.com mengatakan tujuan dari kegiatan ini pertama melalukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada partai-partai politik yang berhak menerima bantuan dana hibah dan bansos yang di Kabupaten Oku karena hak dan kewajiban penerima dana bantuan tersebut.

“Kedua agar partai politik yang menerima bantuan tersebut menyiapkan berkas-berkas dan ADM nya karena tidak semua parpol dapat bantuan sesuai dengan keputusan KPU dan perolehan suaranya. Agar uang negara baik dr APBN / APBD harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peruntukannya dan terakhir, Partai yang dapat bantuan adalah parpol yang mendapat kursi di DPRD OKU,” Ungkap Abu.

Selain dari Kejari setempat pemaparan materi juga ada dari Polres OKU yg disampaikan Kasat Reskrim AKP Alex  Andrian S.Kom . Sementara pemateri dari Kejari OKU yg disampaikan Kasi Intelijen Abu Nawas SH, dari Binda Dedi Setiawan, dari BPKAD dan dari Kabag Hukum

Didalam giat ini kasi intel menyampaikan pertama bahwa partai politik adalah organisasi yang bersipat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaa kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepntingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memilihara keutuhan NkRi berdasarkan Pancasila dan UUD45.

Kedua dasar hukum bantuan  keuangan kepada parpol tingkat kabupaten kota adalah PP No 1 tahun 2018 pasal 5 ayat 1 bhwa nilai bantuan keuangan parpol tingkat  kabupaten atau kota yanh mendapat kursi di DPRD KAB/KOTA sebesar Rp. 1.500, persuara. Dan khusus di Kabupaten OKU sebesar Rp. 4.990 per suara yang sah.

“Dasar kejksaan menyampaikan materi penkum adalah pasal 30 Uu no 16/2004 tentang kejaksaan dan Permendagri no 39 /2012 tentang perubahan atas permendagri no 32 /2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD,” Papar Abu.

Hadiri dalam giat ini, Kaban Kesbangpol Taufiq zubir, SH.MM, Kepala Kejaksaan Negeri OKU diwakili Abu Nawas.SH (Kasi Intelijen), Bupati OKU diwakili Asisten Pemerintah Zandi Soleh, Kapolres OKU diwakili AKP.Alek Andriyan. S.Kom, Binda Korwil OKU Raya Dedi Setiawan, Ketua KPUD OKU Naning Wijaya, Kabag Otda Prayitno Darmadi, BPKAD diwakili Setiawan, Sekban Kesbangpol Novian Ardi dan perwakilan 12 Parpol.