Rapat Paripurna DPRD Lahat ke V111 Th 2022, Bahas LKPJ Bupati

Laporan : Abdul Rahman

Muaraenimnews..com, LAHAT_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Menyelenggarakan pembukaan rapat paripurna VIII masa Persidangan kedua tahun sidang 2022 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati Lahat akhir tahun anggaran 2021,Senin(21/03) di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Lahat.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Lahat H.Haryanto.SEMM,Forkopimda Kabupaten Lahat atau yang mewakil,Ketua TP.PKK atau yangewakili,Ketua GOW atau yang mewakili,Ketua DWP atau yang mewakili,seluruh jajaran kepala OPD Pemkab Lahat beserta seluruh anggota Dewan yang sempat hadir.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST dalam memimpin rapat menerangkan bahwa LKPJ adalah laporan yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang di sampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.

“Selanjutnya LKPJ yang telah disampaikan oleh kepala Daerah (Bupati) nantinya akan dibahas secara internal melalui panitia khusus yang telah dibentuk, sehingga DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang.”sampainya.

Kemudian Bupati Lahat Cik Ujang SH dalam sambutannya mengatakan LKPJ ini mempedomani peraturan pemerintah no.13 tahun 2019 pada pasal 17 ayat 1.

Laporan pertanggungjawaban secara fisik telah di sampaikan yang memuat kebijakan perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan dan telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam implementasinya penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Lahat tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi daerah yang lebih baik dibanding tahun tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD yang meningkat baik kuantitas dan kualitas pelaksanaaanya” ujar Cik Ujang

“Juga terhadap kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah baik PAD yang terus meningkat maupun pengelolaan belanja daerah yang secara berturut turut terus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).”tutupnya.

Show More
Back to top button