BerandaMuaraEnimMengacu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Mengacu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

210
0

 

Laporan Dadang HR

Muaraenim News, GNPK-RI apa itu Ormas GNPK-RI.? berikut spesifikasi penjelasannya

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

GNPK RI hadir sebagai Ormas yang spesifik terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi, bahwa sesungguhnya segala bentuk korupsi sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan moral bangsa yang sangat serius, sesuai Mukadimah Dalam Anggaran Dasar GNPK RI.

Menjadi fakta bahwa Korupsi tidak semakin surut namun justru semakin berkembang pesat dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh segelintir pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan yang tidak bertanggung jawab.

Saatnya rakyat Indonesia turut berperan aktif dalam mesukseskan revolusi mental terhadap penyelenggara negara dan pelaku pembangunan yang memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang dasar 1945 dan Pancasila.

Untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan persamaan visi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan pelaku pembangunan sehingga sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat, agar dapat terbentuk mental penyelenggara negara dan pelaku pembangunan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Adapun peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menanggulangi bencana korupsi dapat dilakukan sesuai fungsi dan peranannya sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto pasal 8 dan 9 Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yunto pasal 41 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara yunto Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Atas berkat rahmat dan Ijin ALLAH Yang Maha Kuasa, didorong semangat proklamasi 1945 dan Pancasila, serta keikhlasan yang tulus untuk berperan aktif melakukan revolusi mental pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara nasional, maka segenap lapisan masyarakat Indonesia yang independen / non partisan tanpa membedakan suku, ras dan agama, telah bersatu dan menyatukan diri secara sukarela dalam “GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA” atau dengan singkatan GNPK-RI, sebuah gerakan nasional permanen berbentuk organisasi masyarakat (ormas) dan berbadan hukum (Akta Notaris di Jakarta tanggal 9 Desember 2014) yang didirikan dan dideklarasikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari Selasa, tanggal 09 desember 2014 di Tugu Proklamasi Jakarta.

Untuk menjaga gerakan masyarakat ini tulus murni, maka disusunlan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Sumpah Keangggotaan yang berlaku dan wajib dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sebagai berikut ;

Pasal 4
Asas

(1) GNPK-RI berdasarkan Pancasila ;
(2) GNPK-RI berasaskan akhlaq kebangsaan yang berlandaskan pada agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam ;

Pasal 5
Maksud Tujuan

(1) GNPK-RI sebagai wadah pergerakan nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mempunyai maksud memberdayakan seluruh rakyat untuk turut serta berperan aktif melakukan revolusi mental dalam memerangi kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa ;

(2) GNPK-RI bertujuan turut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, sehingga dapat terwujud kehidupan bangsa yang berkeadilan dan sejahtera ;

BAB III
Sifat Dan Identitas

Pasal 6
Sifat

GNPK-RI adalah gerakan rakyat yang berhimpun secara permanen, berbentuk organisasi masyarakat (ormas), bersifat terbuka, mandiri dan independent ;

Pasal 7
Identitas

GNPK-RI menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan dan kemajemukan tanpa membedakan asal suku, ras, gender dan agama;