Beranda PANANG ENIM Kepala Desa Tidak Boleh Sewenang-Wenang Mengganti Aparatur Desa

Kepala Desa Tidak Boleh Sewenang-Wenang Mengganti Aparatur Desa

545
0

Laporan Yongki

Muaraenim News, MUARAENIM – Kepala desa yang menang di Pilkades pada 26 september 2019 kemarin tidak boleh semena-mena dalam mengganti aparatur desa.

Kades harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dan disana dituangkan cukup jelas bahwa kades tidak dapat memberhentikan aparatur desa tanpa ada alasan yang tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid pemerintahan dan penataan wilayah desa Fredy Febriansyah, S.STP. M.Si melalui Kasi pemerintahan desa Hamzah Fihir,  menurut Hamzah, pergantian aparatur desa harus berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Yang menang itu jangan sewenang-wenang mengganti aparatur desa. Mereka harus memperhatikan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” ungkap Hamzah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Camat Panangenim Meifajar Haryadi, S.Sos, menurutnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berpedoman pada Permendagri 83 tahun 2015 dan telah diubah dengan Permendagri 67 tahun 2017 disitu dijelaskan bahwa kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat, atas dasar rekomendasi tertulis dari camat.

Dipasal lain perangkat desa diberhentikan apabila 1. Meninggal dunia, 2. Permintaan sendiri, dan 3. Diberhentikan.

Perangkat desa diberhentikan karena : 1. Genap berusia 60 th, 2. Terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, 3. Berhalangan tetap, 4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

“Berdasarkan ketentuan diatas kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa asal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan dengan alasan yang jelas,” papar Camat kepada wartawan kamis (24/10/2019) melalui via WhatsApp (WA).

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.