BerandaGelumbangBLT-DD Pinangbanjar Tak Kunjung Cair, Kadis PMD Muaraenim Adakan Pertemuan Dengan Pemdes...

BLT-DD Pinangbanjar Tak Kunjung Cair, Kadis PMD Muaraenim Adakan Pertemuan Dengan Pemdes Dan Perwakilan Masyarakat

446
0

Laporan Teza Dewantara

Muaaenim News, GELUMBANG – Berlarut – larutnya permasalahan pencairan BLT DD desa Pinangbanjar yang menjadi satu-satunya desa se-Kabupaten Muaraenim yang belum melakukan pencairan BLT DD tampaknya memaksa Kadis PMD Muaraenim harus turun gunung. Selasa (08/09/2020).

Pada Pertemuan tersebut PMD melakukan pembahasan tentang pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Covid-19 desa Pinang Banjar, yang hingga saat ini masih terbengkalai hingga saat ini, kecuali Tahap satu yang itupun hanya dibagikan kepada 30 orang.

Acara ini dihadiri langsung oleh kadis Dinas PMD Muara Enim, Drs. Emran Thabrani, Staff Kecamatan Gelumbang, beberapa anggota Polsek Gelumbang, dan Gugus Tugas Covid-19 kecamatan Gelumbang, ketua dan anggota BPD, sekretaris perangkat desa Pinangbanjar, serta Tim Perwakilan Masyarakat desa Pinang Banjar, acara inipun digelar di Aula Kantor Kecamatan Gelumbang.

Sementara Camat Gelumbang, Syarkowi S.Sos, tidak tampak hadir dalam acara tersebut. Menurut informasi yang awak media dapatkan, siang itu Camat Gelumbang sedang dalam perjalanan dinas ke Muaraenim.

Kadis PMD Muaraenim Drs. Emran Thabrani, memaparkan mekanisme pencairan BLT Dana Desa Covid-19, mulai proses pendataan, Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dan lain – lain.

“Kami harap semua yang hadir disini sama-sama fokus saat masuk ke sesi diskusi (tanya-jawab) untuk mencari akar masalah yang ada di desa Pinang Banjar dan solusi atas masalah tersebut (terutama terfokus pada pencairan BLT DD), “katanya.

Dalam agenda ini, diberikan kesempatan berbicara Ketua & Anggota BPD, Sekretaris dan Perangkat Desa, hingga Tim Perwakilan Masyarakat desa Pinang Banjar, acara inipun sedikit memanas.

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh BPD, Sekretaris Desa & Perangkat Desa, serta Tim Perwakilan Masyarakat tentang aspirasi masyarakat, ditanggapi oleh Kepala Dinas PMD beserta staf PMD. Kapolsek dan staf kecamatan pun ikut memberikan tanggapan dan arahan.

Adu argument dan perdebatan pun terjadi antara peserta rapat. Hal ini dikarenakan sebelumnya sudah dua kali diadakan pertemuan dan dialog bersama masyarakat, dan hasilnya adalah bahwa masyarakat mau menerima pencairan BLT DD Covid-19, asalkan sudah tidak ada lagi campurtangan Jonkanedi yaitu kepala desa yang bermasalah saat ini .

“Disini kami hanya menyampaikan saja, apa yang menjadi kehendak dan keputusan masyarakat. Yang kami herankan, pemerintah meminta masyarakat agar mendengarkan dan mengikuti arahan pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri sampai saat ini tidak/belum ada merespon atau mendengarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan disini intinya jelas, bahwa sudah tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada kades dalam hal apapun, baik pemerintahan, apalagi berurusan dengan bantuan. Jadi solusinya kan sudah jelas.” papar Nasir (45 tahun) salahsatu Tim Perwakilan Masyarakat.

“Kami sebagai Tim Perwakilan Masyarakat, tugas kami hanya menyampaikan, apa yang menjadi keputusan masyarakat. Jadi bukan keputusan kami. Itulah mengapa diadakan pertemuan di Balai Desa, lalu dilengkapi dengan berita acara, daftar hadir peserta pertemuan, juga foto-foto saat acara berlangsung, yang berkasnya hari ini kami serahkan langsung kepada Bapak Emran Thabrani hari ini.” tambah Romawi (36) yang juga anggota Tim Perwakilan Masyarakat.

Selesai acara, salah satu Tim Perwakilan Masyarakat desa Pinangbanjar, menemui Kadin PMD Muaraenim, dan menyerahkan berkas berita acara hasil pertemuan masyarakat desa Pinangbanjar di Balai Desa pada malam sebelumnya pada senin 7 September 2020.

Menanggapi diadakannya pertemuan ini, salahsatu Tim Kuasa Hukum masyarakat desa Pinang Banjar yang tergabung dalam LKBH Dewantara, Ali Hanapiah SH, yang kami konfirmasi melalui telpon menyatakan.

“Dalam konteks acara hari ini, tugas kami hanya memantau saja. Saat ini kami sedang menunggu hasil dari pemeriksaan Tim Inspektorat, yang menurut informasi yang kami terima sudah ada/keluar, tapi kami belum menerima pemberitahuan akan hasil pemeriksaan tersebut.” tandasnya.