BerandaMuaraEnimBadai Pandemi Covid-19 Berkepanjangan Keuangan Daerah Alami Defisit

Badai Pandemi Covid-19 Berkepanjangan Keuangan Daerah Alami Defisit

290
0

Laporan Dadang HR

Muaraenim News, MUARAENIM – Terbukti akibat penyebaran wabah Covid-19 Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mengalami defisit anggaran sebesar Rp316 miliar.

Defisit anggaran tersebut disampaikan Plt Bupati Muara Enim H. Juarsah.SH saat rapat paripurna ke-XXIII bersama DPRD Muara Enim dengan agenda penyampaian penjelasan nota keuangan Raperda Kabupaten Muara Enim tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 di Gedung DPRD Muara Enim, Senin (14/9/2020).

PLT Bupati itu menjelaskan, wabah Covid-19 memaksa pemerintah melakukan kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga berdampak terhadap defisit anggaran Pemkab Muara Enim.

Menurutnya, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020, pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp2,43 triliun. Sementara belanja daerah bertambah sebesar Rp2,75 triliun, sehingga ada defisit anggaran sebesar Rp316 miliar. “Defisit ini ditutupi oleh surplus pembiayaan netto sebesar Rp316 miliar, sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 sebesar nol rupiah,” ucap PLT Bupati MuaraEnim.

H.Juarsa.SH mengatakan, pendapatan daerah APBD induk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2,6 triliun. Pada APBD perubahan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp215 miliar atau turun 8,11 persen sehingga menjadi Rp2,43 triliun.

Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini menyampaikan, selama pandemi berkepanjangan ini juga terdapat penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,17 persen atau menjadi Rp233 miliar dari proyeksi Rp251 miliar.

Menurutnya, pemda mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 177/kmk.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat. “Pemerintah melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal,” paparnya.

Adapun kebijakan ini, lanjutnya, berdampak terdapat belanja pegawai yang semula dianggarkan Rp15,8 miliar menjadi Rp12,2 miliar. Di sisi lain, belanja tak terduga selama pandemi Covid-19 melonjak drastis. Dari semula dianggarkan Rp15 miliar, setelah perubahan naik menjadi Rp135 miliar.

“Adapun belanja barang dan jasa semula direncanakan Rp875 miliar menjadi Rp765 miliar atau turun 12,63 persen,” tukasnya.