Pertemuan Masyarakat dan PT GPP Temui Jalan Buntu
Laporan Hafiz
Muaraenim News, MUARA ENIM – Penolakan truk batubara milik PT Ganendra Pasoepati Prawara (GPP) melintas jalan pemukiman warga, yang akan mengangkut batubara milik PT WSL dari tambang berlokasi di Kampung Sosial, Desa Karang Raja, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim terus meluas.
Pasalnya penolakan itu tidak saja dilakukan warga Kampung Sosial, tetapi dilakukan juga oleh warga Griya Lestari, Gerojokan 5 dan 6 Kelurahan Pasar 1 Pelitasari Muara Enim serta warga Trans Unit VI Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim. Ironisnya hari ini, Selasa,(5/6/2018), meski sudah dilakukan pertemuan secara terbuka antara masyarakat dengan pihak PT GPP, menemui jalan buntu, betapa tidak masyarakat masih berseikeras tidak mengizinkan pihak perusahaan melintas di jalur tersebut, sebelum dilakukan pertemuan lebih luas lagi
“Masyarakat kita tidak akan mengizinkan pihak perusahaan melintas sebelum, dihadirkannya semua unsur terkait, baik itu dinas Pertambangan, dinas PUPR, Anggota DPRD, maupun pihak terkait lainnya, karena masyarakat kita ingin keterbukaan yang se kuas luasnya,” kata Kades Karang Raja.
Sebelumnya terjadi pada Senin (4/6) sekitar pukul 18.00 WIB, sekitar penghadangan 10 unit mobil truk milik PT GPP yang akan mengangkut batubara milik PT WSL, hendak melintasi jalan pemukiman kampung Sosial sempat dihadang warga.
Dalam pertemuan yang sempat molor lebih dari dua jam dari waktu yang di tentukan ini, di dampingi babinsa setempat, dan di hadiri kasat Binmas Polres Muaraenim, AkP Arsyad AR.
Sementara Humas PT GPP Indra menyampaikan, belum adanya kata sepakat antara pihaknya dengan masyarajat hal kewajaran, namun pihakbya sejauh ini sudah mengantongi semua izin dan mentaati semua aturan.
“Kita sudah berusaha dapat berkomunikasu dengan masyarakat, namun sejauh ini masyarakat belum mebuka diri, namun kita sudah miliki semua dokumen perizinan dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa bukakan kepada semabarang orang,” ujar Imran.
Namun Masyarakat setempat, meminta baik kepada pihak pemerintah, maupun kepolisian supaya PT Gpp tidak beroperasi dulu dan membawa turk melubtas di wilayah desa tran sosial.
Direncanakan bakal ada pertemuan lanjutan, untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun waktu dan tempat belum di tentukan.
